Kemenkop dan UKM – PTI Bangun Ekosistem Ekonomi Disabilitas untuk Bangun Ekosistem Ekonomi yang Kuat



Suara.com – Sebagai bentuk perhatian pemerintah, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng organisasi avalis penyandang disabilitas, Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) untuk menginisiasi DISART Festival. Acara ini merupakan pameran dan penjualan hasil karya para teman disabilitas dalam rangkaian acara G20 dalam upaya membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat bagi teman disabilitas.

“Saya berharap, PTI bisa menjadi inkubator bisnis bagi disabilitas, dengan membangun sebuah ekosistem, terkait dari pembiayaan dan pelatihan secara berkelanjutan serta membantu menempatkan SDM disabilitas kepada perusahan-perusahaan di Indonesia,” ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, pada keterangan resmi, Jakarta, (6/8/2022), dalam rangka kolaborasi untuk Digital Economy to support SDGs, pada 8 Agustus 2022 di Bali.

KemenKopUKM memiliki perhatian besar terhadap ekosistem digital ekonomi dan penguatan teman disabilitas melalui kelembagaan koperasi dan mendukung aktivitas PTI sebagai mitra avalis untuk menjahit teman disabilitas.

DISART Festival yang akan memamerkan karya dari anak-anak difabel, mulai dari makanan, lukisan, scarf, dan tas. Dalam pameran yang digelar di Bali, Senin, 8 Agustus 2022 itu, PTI juga akan menampilkan sejumlah di antaranya fasilitas touch up station dari make up artist difabel untuk para delegasi G20.

Baca Juga:
Kemenkop dan UKM Serahkan Hewan Kurban Melalui Baznas dengan Prinsip Aman Syari, Regulasi dan Aman NKRI

Ada pula pertunjukan tari Bali dari para difabel dan nantinya PTI juga membuat video mapping khusus yang menceritakan perjalanan PTI dari hulu ke hilir berjuang untuk teman-teman difabel.

MenKopUKM Teten mengatakan sesuai UUD 1945 pasal 34 ayat 1, dan 2 yakni “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Amanah itu kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8/2016 dan PP No 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 8,56 persen dari total populasi Indonesia merupakan penyandang disabilitas atau sekitar 21 juta. Sementara menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada 2018, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 30.385.772 juta atau sekitar 11,5 persen dari jumlah penduduk.

Selain itu pemberdayaan kaum marjinal dan disabilitas sekaligus melestarikan seni budaya bangsa. Kemudian juga membuka peluang usaha seluas-luasnya untuk disabilitas di event G20 agar karya mereka dapat dikenal dengan menembus ruang waktu dan tempat secara digital.

Baca Juga:
Bank BRI – Kemenkop dan UKM Selamatkan UMKM Terdampak Covid-19

Data menyebutkan, sekitar 31 juta disabilitas yang tercatat saat ini, dan ini merupakan pangsa pasar yang bisa berpotensi untuk dikembangkan sebagai ekonomi kerakyatan.





Sumber : Suara.COM

Join The Discussion

Compare listings

Compare